NUNUKAN, Pembawakabar.com – Pembangunan akses jalan di kawasan Krayan, Kabupaten Nunukan, kembali menjadi perhatian DPRD Nunukan. Infrastruktur yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan tersebut dinilai perlu ditangani secara berkelanjutan agar pembangunan yang telah dilakukan tidak kembali mengalami kerusakan.
Anggota DPRD Nunukan, Rian, mengatakan Jalan Krayan seharusnya menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur daerah. Menurutnya, keberadaan jalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan konektivitas antarwilayah, tetapi juga menyangkut distribusi kebutuhan pokok dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Rian menyoroti alokasi sekitar Rp900 juta dari APBD Nunukan untuk menangani ruas jalan yang sempat terputus di wilayah Krayan Selatan.
Menurutnya, anggaran tersebut akan lebih optimal apabila menjadi bagian dari program pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan hingga persoalan akses di Krayan benar-benar tertangani.
“Pembangunan Jalan Krayan memang sudah seharusnya menjadi prioritas. Kalau terhenti, kondisi jalan akan kembali seperti semula dan kita terus mulai dari nol,” ujar Rian, Jumat (2/10/2026).
Ia mengingatkan, pemerintah berpotensi kembali mengeluarkan anggaran untuk menangani kerusakan yang sama apabila pembangunan tidak dilakukan secara berkelanjutan. Terlebih, kondisi jalan di kawasan Krayan cukup rentan mengalami kerusakan ketika musim hujan.
Menurut Rian, kerusakan jalan tidak hanya berdampak terhadap pengguna kendaraan. Distribusi pangan, perdagangan, mobilitas warga hingga akses terhadap pelayanan dasar masyarakat juga ikut terganggu.
“Lebih baik diselesaikan. Mumpung sudah dimulai, akan sangat baik dilakukan sampai tuntas,” tegasnya.
Rian mengatakan persoalan Jalan Krayan tidak bisa hanya dilihat sebagai proyek pembangunan fisik. Menurutnya, akses transportasi memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Keterbatasan akses dapat mempersulit warga ketika membutuhkan pelayanan kesehatan maupun pendidikan. Bahkan, dalam kondisi tertentu, warga yang sakit disebut harus ditandu hingga puluhan kilometer untuk mencapai fasilitas kesehatan.
Persoalan akses juga dirasakan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian.
Rian mencontohkan komoditas durian merah yang memiliki nilai ekonomi. Namun, hasil produksi masyarakat belum seluruhnya dapat terserap pasar karena masih terkendala distribusi.
“Ini seharusnya menjadi perhatian seluruh stakeholder. Masyarakat Krayan adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak memperoleh pelayanan dan pembangunan,” katanya.
Penanganan Jalan Krayan selama ini melibatkan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Karena itu, Rian meminta adanya koordinasi lintas pemerintahan agar pembangunan tidak dilakukan secara parsial.
Menurutnya, program yang sudah dimulai perlu memiliki kesinambungan sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Rian juga mengutip penjelasan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) terkait status sejumlah ruas jalan yang masih berupa jalan tanah.
Menurut dia, kondisi tersebut memungkinkan intervensi penanganan dilakukan oleh berbagai pihak, terutama ketika terjadi kondisi darurat seperti jalan putus yang menghambat distribusi pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Artinya, kondisi darurat seperti jalan putus harus bisa segera ditangani karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Rian berharap pemerintah menyusun pembangunan berdasarkan tingkat urgensi sekaligus manfaat jangka panjang. Ia mendorong peningkatan anggaran untuk infrastruktur strategis agar pemerintah tidak terus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki kerusakan yang sama.
“Anggaran perlu ditingkatkan agar hasil pembangunan bertahan lama, bukan seperti meteran SPBU yang terus mulai dari nol,” katanya.
Selain Jalan Krayan, Rian juga mendorong pemerintah memberikan perhatian terhadap akses jalan di Binusan Dalam.
Ia turut menyoroti sistem drainase di Sebatik yang dinilai belum optimal dan turut berkontribusi terhadap persoalan banjir. Rian meminta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PU Perkim) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperkuat koordinasi dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Dinas PU, Perkim dan OPD lain harus berkomunikasi intens. Satukan persepsi mana yang urgen dan mana yang bisa ditunda. Libatkan kami DPRD dalam penentuan target pembangunan,” pungkasnya.
Bagi masyarakat Krayan, jalan yang layak bukan sekadar persoalan infrastruktur. Jalan menjadi penghubung menuju fasilitas kesehatan, pendidikan, pasar dan pusat ekonomi, sekaligus jalur penting yang menghubungkan masyarakat di kawasan perbatasan Nunukan. (***)
