DPRD Nunukan Setujui RaperdaPemkab Nunukan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Anggaran 2020

Ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa disaksikan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan dan Anggota DPRD Nunukan menandatangani Keputusan Persetujuan terhadap Raperda Pelaksanaa APBD anggaran tahun 2020

NUNUKAN, Pembawakabar.com-Setelah melalui beberapa tahapan Rapat Paripurna masa sidang I-III, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyampaikan Keputusan persetuajuan terhadap Persetujuan atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Paripurna yang di pimpin Ketua DRPD Hj Rahma Leppa, Wakil Ketua I H Saleh, Wakil Ketua II Burhanuddin yang di hadiri langsung Bupati dan wakil Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid dan H Hanafiah serta Kepala OPD, Forkopimda dan anggota DPRD Nunukan, pada Senin, 12 Juli 2021.

Bacaan Lainnya

Dikesempatan itu Badan Anggaran (Banggar) DPRD Nunukan menyampaikan keputusan Persetujuan yang dibacakan Hamsing, S.Pi  sesuai pembahasan laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 oleh DPRD dan pemkab Nunukan dilakukan setelah adanya laporan hasil pemeriksaan oleh Badan pemeriksa keuangan (BPK). Tentunya dapat diartikan bahwa pembahasan lebih dititk beratkan pada Evaluasi.

“Realisasi pendapatan dari APBD mencapai 96,46 persen, serta realisasi belanja daerah mencapai 91,68 persen. “Terhadap pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 dengan Realisasi sebesar Rp.60. 686. 827. 048,97, rincian realisasinya penggunaan Silpa Rp.30. 827.997. 380,97. Pinjaman dalam negeri lembaga keuangan bank Rp.29. 852. 529. 668,00, penerimaan kembali investasi dana bergulir Rp.6. 300. 000,00,” tutur Hamsing

Sementara Pengeluaran pembiayaan daerah,rencana Rp.3. 000. 000. 000. 00, realisasi Rp.44. 886. 980. 068. 00. Pembiayaan netto, rencana Rp.27.827.997.380,97”.

Adapun beberapa catatan penting tim banggar DPRD Nunukan terhadap Pemerintah daerah adalah, Ketergantungan yang cukup besar setiap tahun pada dana transfer dari pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.

Baca Juga Dong:  Kobarkan Semangat Nasionalisme Warga, Pemdes Binusan Kibarkan Ratusan Bendera Merah Putih

“Sudah saatnya pemerintah daerah mencoba menggali potensi yang dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah, seperti dari bidang perkebunan kelapa sawit, pengelolaan rumput laut, pariwisata dan bidang bidang lain,” sebut Hamsing.

“Sangat diharapkan adanya Pemerataan pembangunan, yaitu melalui alokasi anggaran yang cukup besar pada wilayah kecamatan yang berada di wilayah perbatasan negara dan wilayah pedalaman yang selama ini dirasa kurang mendapat porsi alokasi anggaran yang memadai”, tambahnya.

Dia juga menyampaikan, Mencermati laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, DPRD Kabupaten Nunukan masih melihat bahwa capaian program kegiatan pada organisasi perangkat daerah belum maksimal. Hal itu terlihat dengan masih rendahnya capaian indikator target visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD yang realitas masih
menunjukan masih rendahnya kualitas Pendidikan di Kabupaten Nunukan bahkan informasinya terendah di Kalimantan utara, masih tingginya angka kemiskinan, masih tingginya angka pengangguran, pelayanan kesehatan yang belum maksimal.

“Diharapkan agar semua temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan untuk segera ditindaklanjuti sesuai rekomendasi baik dari Badan Pemeriksa Keuangan maupun dari DPRD Nunukan,”tuturnya.

Hamsing juga menyebutkan, adapun catatan yang disampaikan oleh DPRD Nunukan melalui Badan anggaran (Banggar) agar dijadikan perhatian dan menjadi acuan dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.

“Kami dari Badan anggaran DPRD Kabupaten Nunukan di kesempatan ini menyampaikan bahwa, Rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2020 dapat disetujui dalam rapat paripurna ini,”tutupnya.

Sementara itu, ketua DPRD Nunukan Hj Rahma Leppa menyampaikan ada beberapa catatan saran dan masukan yang disampaikan, maka Badan Anggaran DPRD Nunukan menerima dan menyetujui peraturan daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang disetujui oleh seluruh anggota DPRD.

Baca Juga Dong:  Hadiri Coffee Morning, Gubernur Zainal Apresiasi Kehadiran Poliklinik dan Command Center Polda

Selanjutnya, Keputusan Persetujuan DPRD Nunukan dibacakan Sekretaris Dewan yang berbunyi, Keputusan DPRD Kabupaten Nunukan Nomor 8 tahun 2021 tentang persetujuan terhadap Raperda Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

DPRD Nunukan menyetujui Peraturan daerah kabupaten Nunukan tentang Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 dengan rincian

  1. Realisasi pendapatan daerah rencana 1.403. 891. 671.210.56, realisasi 1. 354.211.709.415,70.
  2. Belanja daerah rencana 1.148.606.432.708,87 realisasi 1.071.409 548.625,75
  3. Penerimaan Pembiayaan Daerah rencana 30. 827.997.380,97 realisasi 60.686.827.048,97
  4. Pengeluaran Pembiayaan Daerah rencana 27. 827.997.380, 97realisasi 15.799.846.980,97

Sementara Sisa lebih Penghitungan anggaran (SILPA) tahun 2020 sebesar 35.989.659. 445,84.  Rincian lanjut tentang Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang tercantum dalam raperda tentang Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 yang di tetapkan pada 21 juli 2021.

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan