NUNUKAN – Komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan terhadap persoalan wilayah perbatasan tak sekadar wacana. Para wakil rakyat turun langsung menembus medan berat menuju Kecamatan Krayan Timur untuk melihat dari dekat kondisi infrastruktur yang selama ini dikeluhkan masyarakat, Selasa (10/02/2026).
Perjalanan rombongan bukanlah kunjungan biasa. Jalan rusak parah, berlumpur, dan licin langsung menyambut sejak memasuki wilayah Krayan Timur. Kendaraan roda empat yang ditumpangi harus merayap pelan, bahkan beberapa kali nyaris terjebak di kubangan lumpur tebal.
Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, menegaskan monitoring lapangan ini penting agar para anggota dewan tidak hanya menerima laporan di atas kertas.
“Baru dengan turun langsung seperti ini kita bisa memahami apa yang benar-benar dirasakan masyarakat setiap hari,” ujarnya di sela perjalanan.
Turut serta dalam rombongan, Ketua Komisi I Andi Mulyono, Ketua Komisi III Ryan Antoni, serta Sekretaris Komisi II Ramsah. Mereka harus berjuang melewati medan berat demi memastikan kondisi riil di lapangan.
Di balik sulitnya akses, rombongan justru disuguhi pemandangan hamparan sawah hijau yang subur. Berbagai komoditas seperti padi, nanas, dan hasil kebun lainnya tumbuh dengan baik. Potensi pertanian Krayan Timur dinilai sangat besar.
Namun potensi itu belum mampu berkembang maksimal.
Menurut Andi Fajrul, buruknya akses jalan membuat biaya angkut hasil panen membengkak dan distribusi ke pusat ekonomi menjadi sangat sulit.
“Produksi pertanian masyarakat sebenarnya luar biasa, tapi akses yang terbatas membuat hasil panen sulit dipasarkan dan nilai ekonominya menurun,” katanya.
Kondisi memprihatinkan juga terlihat saat rombongan melintasi jembatan kayu yang menjadi akses vital warga. Struktur jembatan tampak miring, papan-papannya mulai renggang. Setiap kendaraan harus ekstra hati-hati demi menghindari risiko kecelakaan.
Yang paling menyentuh, lanjutnya, adalah sikap warga yang sudah terbiasa dengan kondisi berbahaya tersebut.
“Masyarakat melintasi jembatan ini dengan tenang, seolah sudah terbiasa dengan risiko. Padahal ini tidak seharusnya menjadi hal yang normal,” ucapnya.
Tak hanya infrastruktur jalan dan jembatan, DPRD juga menyoroti keterbatasan layanan kesehatan. Hingga kini, Krayan Timur belum memiliki puskesmas memadai dan masih bergantung pada pos pelayanan terpadu (postu).
“Kalau ada warga sakit serius, mereka harus menempuh perjalanan panjang melalui jalan rusak dan jembatan tidak layak. Ini persoalan kemanusiaan,” tegas Andi Fajrul.
Meski sebagian kewenangan pembangunan berada di tingkat provinsi dan pusat, ia menekankan DPRD Nunukan memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kondisi masyarakat perbatasan.
“Rakyat tidak bicara soal kewenangan, mereka hanya ingin hidup lebih layak. Tugas kita memperjuangkan itu,” katanya.
Melalui kunjungan ini, DPRD berharap kondisi Krayan Timur mendapat perhatian serius lintas pemerintah, sehingga potensi ekonomi masyarakat tidak lagi terhambat persoalan akses.
“Perbatasan bukan daerah pinggiran yang boleh diabaikan. Ia adalah wajah depan negara,” pungkasnya.
Hasil monitoring lapangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penguatan koordinasi lintas kewenangan demi percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan dasar bagi masyarakat Krayan Timur. (**)
(Infodokdprdnnk)
