NUNUKAN – Anggota DPRD Nunukan tinjau layanan publik PT Pelindo di kawasan bongkar muat peti kemas Pelabuhan Tunon Taka, Rabu (4/2/26).
Kunjungan ini menyasar aktivitas pelabuhan yang selama ini menjadi urat nadi distribusi logistik di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.
Peninjauan tersebut merupakan lanjutan dari rapat dengar pendapat yang digelar sehari sebelumnya di Ruang Rapat Ambalat I Kantor DPRD Nunukan.
Dalam agenda itu, anggota legislatif meminta penjelasan detail terkait kebijakan operasional pelabuhan, termasuk rencana penyesuaian tarif E-Pass.
Anggota DPRD dipimpin Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi I bersama sejumlah anggota, di antaranya Saddam Husain, Muhammad Mansur, dan Andre Pratama dan Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, SH.
Di area bongkar muat, para wakil rakyat ini menyaksikan langsung proses bongkar muat barang dari peti kemas, arus kendaraan logistik, serta sistem pelayanan yang diterapkan oleh PT Pelindo dan juga berdialog singkat dengan petugas lapangan guna menggali gambaran pelayanan dari sisi teknis.
Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara program yang dirancang PT Pelindo dengan kondisi lapangan, terutama yang dijadikan dasar dalam penyesuaian tarif E-Pass, dan anggota dewan ingin memastikan pelayanan yang diterima pengguna jasa sebanding dengan biaya yang dibebankan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Saddam Husain, mengatakan, kunjungan ini menjadi ruang verifikasi langsung atas paparan yang disampaikan dalam RDP kemarin.
“Kami ingin melihat sendiri seperti apa pelayanan di pelabuhan ini, apakah sudah sejalan dengan rencana yang disampaikan kepada DPRD dan masyarakat,” kata Saddam.
Menurutnya, pelabuhan merupakan wajah pelayanan publik yang sangat dirasakan pelaku usaha dan masyarakat.
“Kalau tarif mengalami penyesuaian, tentu pelayanan juga harus bisa dirasakan lebih baik di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, menilai Pelabuhan Tunon Taka memiliki peran besar dalam menjaga kelancaran pasokan barang ke Nunukan.
Karena itu, pengawasan dari DPRD diperlukan agar aktivitas bongkar muat berjalan tertib dan tidak merugikan pengguna jasa.
General Manager PT Pelindo yang juga hadir saat itu, menjelaskan terkait alur pelayanan, penggunaan sistem digital, serta pengaturan lalu lintas kendaraan di dalam kawasan pelabuhan.
Penjelasan itu akan menjadi catatan bagi DPRD untuk dibahas lebih lanjut dalam agenda selanjutnya.
Hasil peninjauan ini akan dibawa ke forum DPRD sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi, DPRD Nunukan rencananya akan membahas hal tersebut pembahasan bersama PT Pelindo Regional IV di Balikpapan agar kebijakan pelayanan pelabuhan ke depan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Nunukan.(*)
(DPRD NUNUKAN)
