NUNUKAN – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Nunukan melalui juru bicaranya, Dr. Andi Mulyono, SH., MH, menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD. Fraksi Gerindra mengapresiasi penyampaian Nota Pengantar RAPBD oleh Bupati Nunukan, sekaligus menegaskan komitmennya dalam fungsi penganggaran, pengawasan, dan representasi aspirasi rakyat, Kamis (27/11/25).
“Terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Nunukan atas penyampaian Nota Pengantar RAPBD 2026. Pada kesempatan ini kami Fraksi Gerindra menyampaikan pemandangan umum sebagai bentuk tanggung jawab politik kami terhadap arah pembangunan daerah,” ujar Dr. Andi Mulyono.
APBD Harus Menjadi Wujud Keberpihakan kepada Rakyat
Fraksi Gerindra menilai bahwa RAPBD 2026 bukan sekadar dokumen angka, tetapi cerminan keberpihakan politik dan keberanian pemerintah daerah dalam menjawab berbagai masalah mendasar di Kabupaten Nunukan.
“Dokumen APBD adalah instrumen penting untuk menentukan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, APBD harus mampu menjawab persoalan klasik seperti kemiskinan, ketimpangan layanan publik, rendahnya PAD, dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan,” tegas Andi.
Dukungan Gerindra: Peningkatan SDM Guru dan Pegawai
Fraksi Gerindra memberikan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Menurut Andi, peningkatan SDM sangat penting karena:
Meningkatkan kualitas pendidikan
Menghasilkan lulusan yang kompeten
Meningkatkan efisiensi dan produktivitas lembaga.
Menciptakan lingkungan kerja yang positif
Mendorong inovasi dan kemampuan adaptasi,
“Guru yang kompeten akan menciptakan proses pembelajaran yang efektif, inovatif, dan kondusif. Ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan daerah,” jelasnya.
Gerindra Desak Pengawasan Pajak Hotel dan Restoran Diperketat
Fraksi Gerindra juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pajak hotel dan restoran sebagai sumber PAD yang seharusnya potensial. Masalah kepatuhan wajib pajak, akurasi laporan transaksi, dan sistem pengawasan yang belum optimal disebut masih menjadi kendala utama.
Tujuan pengawasan yang ditekankan antara lain:
Meningkatkan efektivitas pemungutan pajak
Menjamin transparansi dan akuntabilitas
Mencegah kebocoran pajak dan manipulasi transaksi,
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak,
Memaksimalkan kontribusi sektor pariwisata bagi PAD,
Gerindra mendorong penerapan alat perekam transaksi online (tapping box/e-billing) bagi hotel dan restoran yang telah membayar pajak, serta pemberian sanksi tegas bagi pelaku usaha yang tidak patuh. Sebaliknya, pelaku usaha yang taat pajak perlu diberikan insentif.
PAD Masih Rendah, Potensi Belum Optimal,
Fraksi Gerindra mengungkapkan keprihatinan terhadap rendahnya kontribusi PAD dibandingkan dengan transfer pusat. Potensi sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan aset daerah belum dimanfaatkan secara maksimal.
Gerindra mendorong:
Inovasi pemungutan pajak daerah
Peningkatan kinerja BUMD
Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat,
Strategi peningkatan kemandirian fiskal
“Nunukan tidak boleh terus bergantung pada transfer pusat. Kita harus berani menggali potensi daerah secara kreatif,” lanjut Andi.
Belanja Daerah Harus Lebih Pro-Rakyat,
Fraksi Gerindra menilai struktur belanja daerah masih didominasi belanja rutin dan pegawai. Akibatnya, ruang fiskal untuk program strategis masyarakat masih terbatas.
Gerindra menekankan agar belanja diarahkan untuk:
Penanggulangan kemiskinan menuju Zero Extreme Poverty 2026
Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan,
Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik desa, dan irigasi.
Pemberdayaan petani, nelayan, UMKM, dan koperasi.
“Fraksi Gerindra menolak belanja-belanja seremonial yang tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat,” tegas Andi.
Defisit dan Pembiayaan Harus Dikelola Secara Hati-hati.
Fraksi Gerindra mencermati adanya potensi defisit APBD 2026. Karena itu, pembiayaan daerah diminta dikelola secara bijak dan tidak bergantung pada utang daerah yang dapat membebani generasi mendatang.
Pemanfaatan SiLPA tahun sebelumnya harus diarahkan untuk program prioritas rakyat, bukan sekadar menutup kekurangan teknis.
Dorong Pembangunan Ekonomi dan Lapangan Kerja,
Fraksi Gerindra menilai Nunukan memiliki potensi besar pada sektor:
Pariwisata, Pertanian, Perikanan, Industri kreatif
APBD 2026 diharapkan memberi dukungan terhadap:
Hilirisasi produk lokal, Penguatan ketahanan pangan, Pembukaan lapangan kerja berbasis desa wisata, agroindustri, dan UMKM
Penutup: APBD Harus Menjadi Anggaran Untuk Rakyat
Dalam penutup pemandangan umum, Andi berharap seluruh catatan dan rekomendasi Fraksi Gerindra dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan berikutnya.
“Semoga APBD 2026 benar-benar menjadi anggaran rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan kekuatan dalam mengemban amanah pembangunan menuju Nunukan yang mandiri, maju, berdaya saing, dan sejahtera,” ujarnya.
Andi turut mengutip pesan Kapten Anumerta Soebianto:
“Kita tidak sendirian, beribu-ribu orang bergantung kepada kita. Apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan apa yang terjadi kepada mereka. (HZ)
