NUNUKAN – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu(27/8/25)
Dalam sidang paripurna, Fraksi NasDem menilai penyampaian Raperda Perubahan APBD merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka, melainkan refleksi atas adaptasi terhadap dinamika pembangunan, tantangan ekonomi, sosial, maupun kebijakan nasional,” tegas Fraksi NasDem.
Fokus Perubahan APBD
Fraksi NasDem menekankan beberapa hal mendasar dalam perubahan APBD 2025, di antaranya:
1. Pendapatan Daerah:
Mendorong strategi inovatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
Optimalisasi pajak, retribusi, serta pemanfaatan aset daerah dengan digitalisasi dan perluasan basis pajak.
2. Belanja Daerah:
Mengarahkan belanja pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Mendesak penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk program yang memberi manfaat langsung dan terukur bagi masyarakat.
Mendorong percepatan realisasi belanja modal serta evaluasi belanja pegawai agar tetap proporsional.
3. Pendidikan Sebagai Prioritas:
Fraksi NasDem menyoroti kondisi pengawas sekolah dan tenaga pendidik di Nunukan yang masih sangat terbatas. Dari 790 guru PAUD terdaftar, hanya 250 yang memiliki kompetensi layak. NasDem meminta agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.
4. Tata Kelola Anggaran:
Menegaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, partisipasi publik, dan keadilan.
Menguatkan mekanisme pengaduan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.
5. Isu Strategis Daerah:
Penguatan digitalisasi layanan publik, terutama di bidang pajak, perizinan, dan administrasi.
Pengelolaan sampah dan lingkungan dengan integrasi lintas OPD dan investasi teknologi ramah lingkungan.
Penguatan UMKM melalui akses pembiayaan, pelatihan, dan promosi produk lokal.
Perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, termasuk program pengentasan kemiskinan, kesehatan ibu-anak, serta pemberdayaan kelompok miskin.
Seruan Fraksi NasDem:
Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan nasional, Fraksi NasDem meminta Pemkab Nunukan tetap menjaga stabilitas fiskal dan memastikan kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan riil masyarakat, khususnya di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
“Perubahan APBD harus dijadikan momentum untuk memperkuat fondasi keuangan daerah, memperluas manfaat pembangunan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat Nunukan secara berkeadilan,” ujar Fraksi NasDem.
Fraksi NasDem juga menegaskan bahwa semua catatan dan rekomendasi yang disampaikan bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (ZHA/Red)
