NUNUKAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan pandangan umumnya terhadap Nota Keuangan Bupati Nunukan tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD, Rabu(27/8/25).
Mengawali penyampaian, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pandangan umum.
Dalam pidatonya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa tantangan pembangunan ke depan semakin berat. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan potensi pendapatan dan mengelolanya secara efisien agar manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kami mencatat adanya peningkatan pendapatan daerah yang tentu merupakan capaian positif. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana mengoptimalkan anggaran agar benar-benar memberikan dampak signifikan, terutama bagi masyarakat kecil,” tegas juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.
Catatan dan Masukan Fraksi PDI Perjuangan:
1. Sektor Pendidikan
Fraksi menilai meski alokasi anggaran pendidikan cukup besar, kualitas pendidikan di Nunukan masih tertinggal. “IPM kita masih tercatat sebagai yang terendah di Kalimantan Utara. Pendidikan harus menjadi alat pembebasan, bukan sekadar angka statistik,” ujarnya. Peningkatan kualitas tenaga pendidik, distribusi guru yang merata, sarana prasarana, dan pelibatan masyarakat menjadi perhatian utama.
2. Sektor Kesehatan
Fraksi mengapresiasi kinerja pemerintah, namun menekankan pemerataan akses layanan kesehatan hingga wilayah pedalaman dan perbatasan. “Setiap warga tanpa terkecuali harus memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas,” katanya. Mereka juga meminta jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (PBI) tetap teranggarkan di APBD Perubahan 2025.
3. Fasilitas Rumah Sakit Pratama
Pemerintah diminta memenuhi fasilitas dokter spesialis, tenaga medis, dan sarana prasarana di RS Pratama Sebatik, Sebuku, dan Krayan agar pelayanan kesehatan lebih merata.
4. Percepatan Penyerapan Anggaran
Fraksi menilai realisasi APBD Murni 2025 masih belum maksimal, sehingga meminta OPD teknis untuk mempercepat penyerapan.
5. Sektor Infrastruktur
Infrastruktur harus menjawab kebutuhan masyarakat, terutama terkait penanganan banjir dan pembangunan jalan. Fraksi meminta percepatan pembangunan, seperti rumah ikat rumput laut di Desa Setabu yang terhambat status tata ruang, serta pembangunan jalan di Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, hingga Krayan.
6. Legalitas Pelabuhan Rakyat dan Speedboat
Belajar dari peristiwa di perairan Nunukan, Fraksi meminta pemerintah mempercepat legalisasi pelabuhan rakyat dan speedboat yang masih beroperasi tanpa izin resmi.
7. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
Anggaran juga harus diarahkan untuk pemberdayaan UMKM, pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, dan perluasan akses pasar produk lokal.
Komitmen Fraksi PDI Perjuangan
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Mereka memandang APBD 2025 harus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan mendukung penuh jalannya pemerintahan, tetapi akan terus mengawal pelaksanaannya agar sesuai harapan rakyat,” tutupnya. (ZHA/Red)
