NUNUKAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Nunukan menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Rabu (27/8/25).
Dalam penyampaian sikapnya, Fraksi PKS menegaskan pentingnya efisiensi belanja daerah agar anggaran benar-benar berpihak pada layanan dasar masyarakat, ekonomi kerakyatan, serta pembangunan kawasan perbatasan.
“Kami mendukung penyesuaian dengan Inpres 1/2025, KMK 29/2025, dan surat edaran Kemendagri tentang efisiensi belanja. Namun Pemda perlu membuat peta efisiensi konkret, memangkas perjalanan dinas dan seremonial, lalu mengalihkan ke program yang berdampak langsung,” tegas juru bicara Fraksi PKS.
Pendapatan, Belanja, dan SiLPA:
Fraksi PKS menyoroti penurunan pendapatan daerah hingga 5,20 persen, sehingga perlu strategi mitigasi shortfall transfer dan penguatan PAD tanpa membebani rakyat kecil. Optimalisasi aset daerah, digitalisasi retribusi, dan pembenahan BUMD disebut sebagai langkah strategis.
Pada sisi belanja yang hanya naik tipis 0,25 persen, Fraksi PKS meminta agar pos pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tidak tergerus. Efisiensi belanja non-prioritas harus digeser untuk kebutuhan publik bernilai tambah seperti air bersih, listrik perdesaan, hingga internet sekolah.
Terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Fraksi PKS meminta penjelasan rinci karena terdapat kontradiksi angka. Dari semula Rp150 miliar, setelah audit BPK disebut berubah menjadi Rp109 miliar dengan persentase 72,72 persen. Fraksi menilai perlu ada rekonsiliasi agar tidak menimbulkan salah tafsir.
Program Prioritas:
Sejumlah program prioritas mendapat dukungan penuh dengan catatan pengawasan ketat. Antara lain:
PBI BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, dengan syarat validasi DTKS dan integrasi NIK agar tepat sasaran.
Akreditasi RS Pratama Sebatik dan Sebuku, diminta kejelasan timeline, pembiayaan, dan mutu layanan.
PPPK Tahap II/2025, didukung dengan catatan rasio belanja pegawai tetap sehat.
Subsidi ongkos angkut barang dan penumpang, wajib ada rute, kuota, audit biaya, dan transparansi.
Tunjangan RT dan transfer berbasis ekologi, harus akuntabel dan berbasis indikator kinerja.
Bantuan alsintan/alat berat di wilayah IV, perlu peta sebaran, SOP pemanfaatan, dan rencana perawatan.
Fraksi juga menekankan kebutuhan dasar di sejumlah kecamatan seperti air bersih, jalan, jembatan, normalisasi sungai, serta bantuan tiang listrik di Nunukan Selatan, Sebatik Barat, dan Bambangan.
Perbatasan & PLBN:
Sorotan khusus Fraksi PKS adalah percepatan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik yang secara fisik sudah rampung namun belum berfungsi. Menurut PKS, kondisi ini berdampak pada lambatnya perdagangan perbatasan dan maraknya aktivitas ilegal.
“Kami mendesak pemerintah daerah menindaklanjuti hasil pertemuan dengan KSP pada 27 Mei 2025 dengan target dan jadwal yang jelas. Dukungan P-APBD harus diarahkan untuk percepatan pengoperasian PLBN Sebatik,” ujar Fraksi PKS.
Selain itu, pembangunan PLBN Long Midang (Krayan) juga diminta dipercepat, agar bisa menyusul PLBN Labang yang sudah diresmikan Oktober 2024 lalu.
Tindak Lanjut BPK:
Fraksi PKS turut meminta pemerintah daerah menyiapkan rencana aksi tindak lanjut hasil audit BPK secara terukur, dashboard realisasi anggaran, serta memperkuat SPIP dan e-procurement untuk menghindari keterlambatan dan tingginya SiLPA berulang.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi PKS menyatakan siap melanjutkan pembahasan P-APBD 2025 di tingkat komisi maupun gabungan. “Semoga ikhtiar ini menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat Nunukan,” tutup Fraksi PKS. ( ZHA/Red )
