NUNUKAN – Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan pandangan umum dalam Sidang Paripurna terkait Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.Rabu(27/8/25).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Hanura menekankan pentingnya pembahasan perubahan APBD sebagai pedoman pembangunan demi memajukan serta menyejahterakan masyarakat Kabupaten Nunukan. Fraksi menilai, kinerja pemerintah daerah saat ini masih jauh dari harapan untuk mewujudkan Nunukan yang lebih maju.
Fraksi Hanura mencatat bahwa anggaran pendapatan daerah pada tahun 2025 sebesar Rp1,8 triliun. Oleh karena itu, pemerintah diminta benar-benar menjalankan visi dan misi pembangunan dengan bukti nyata serta menegakkan prinsip akuntabilitas publik di setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan anggaran.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Hanura menyampaikan sejumlah poin penting, antara lain:
1.Pemerintah diminta meningkatkan Pendapatan Daerah dengan sistem pengawasan yang jelas, agar hasil dari pemanfaatan potensi daerah kembali untuk Nunukan.
2. Menegaskan pentingnya transparansi dalam penyebaran dan pemerataan anggaran di setiap wilayah sesuai target pembangunan.
3. Meminta penjelasan terkait realisasi pembangunan aspek kesehatan, khususnya Rumah Sakit Pratama, serta memastikan pelayanan 24 jam dan akses kesehatan hingga kecamatan dan desa berjalan optimal.
4. Menyoroti aspek pendidikan di wilayah Nunukan Selatan, Sebatik, Krayan, dan Lumbis Ogong yang dinilai masih kurang baik dari sisi sarana-prasarana maupun tenaga pendidik.
5.Menanyakan tindak lanjut pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nunukan yang sudah dibangun namun belum berfungsi.
6. Mendesak pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Nunukan Selatan, Sebatik, Krayan, dan Kabudaya sebagai penunjang sosial-ekonomi masyarakat.
7. Meminta penjelasan terkait sistem pengawasan keuangan daerah agar penggunaan anggaran tepat sasaran.
8. Menghimbau agar dermaga angkutan penumpang di Sungai Ular, Sebatik, dan Nunukan ditingkatkan sesuai standar pelayanan serta proses perizinan dipermudah.
9. Menyarankan agar program makanan bergizi gratis bagi pelajar dilaksanakan secara efektif melalui sistem satu pintu di setiap kecamatan untuk menghindari pemborosan anggaran.
10. Meminta pemerintah memaksimalkan penyerapan anggaran untuk program peningkatan daya saing SDM berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi, infrastruktur, serta kualitas lingkungan hidup.
11. Menekankan perlunya kebijakan membuka lapangan kerja bagi putra-putri daerah agar mampu menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Fraksi Hanura menegaskan akan mengawal secara penuh pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025 agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.( ZHA/Red )
