Gubernur Hadiri Pengarahan Presiden, Ini 3 Poin yang Disampaikan Presiden

Print Friendly, PDF & Email

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH. M.Hum., hadir serta mendengarkan langsung Pengarahan Presiden RI Ir. Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri/Kepala Lembaga, Pimpinan BUMN, Kepala Daerah se-Indonesia dan Forkopimda Provinsi se-Indonesia di Ruang Cendrawasih Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (29/9).

Presiden menyampaikan ada tiga poin dalam arahannya, diantaranya mengenai pengendalian inflasi di daerah, tindak lanjut afirmasi bangga buatan Indonesia dan pembahasan mengenai pendasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Bacaan Lainnya

Presiden meminta kepada pemerintah daerah tidak ragu untuk merealisasikan anggaran dana transfer umum dan dana tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah. Sebab, penggunaan anggaran tersebut untuk pengendalian inflasi telah memiliki payung hukum yang jelas.

Baca Juga:  Polsek Sebatik Barat Bersama Pemerintah Daerah Lakukan Pemeriksaan Produk Kadaluwarsa

“Jangan sampai ragu-ragu lagi mengenai penggunaan belanja tak terduga dan juga dana transfer umum karena sudah ada PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya, sudah ada SE (Surat Edaran) Mendagri-nya. Saya sudah sampaikan juga ke Kejaksaan Agung, ke KPK untuk hal-hal ini, karena sekarang kita sangat membutuhkan,” ujar Presiden

Dalam arahannya, Presiden juga mengajak semua pihak untuk kompak dan bersatu dalam menangani inflasi karena saat ini inflasi merupakan momok setiap negara.

“Kita harus kompak, harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, sampai ke bawah, dan semua kementerian/lembaga seperti saat kita kemarin menangani COVID-19. Kalau COVID-19 kita bisa bersama-sama, urusan inflasi ini kita juga harus bersama-sama,” ujar Presiden.

Selain itu, Presiden meminta seluruh jajaran terkait untuk menindaklanjuti aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) dengan mempercepat realisasi komitmen belanja produk dalam negeri.

Baca Juga:  Bea Cukai Nunukan Musnahkan BMN Hasil Penindakan 2020-2022

“Jangan sampai, sekali lagi, dalam posisi ekonomi yang tidak mudah ini, APBN, APBD yang uangnya dikumpulkan dari pajak, dari Bea Cukai, dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dari dividen BUMN, kumpul, kemudian ditransfer ke daerah tapi belinya barang-barang impor,” tegas Presiden.

Secara khusus, Presiden menekankan untuk membeli produk yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi. Presiden pun mengapresiasi semakin banyaknya produk UMKM dan koperasi yang masuk ke dalam e-katalog.

“Saya senang, alhamdulillah dari target yang saya berikan 1 juta untuk akhir tahun, produk-produk UMKM dan koperasi yang telah masuk ke e-katalog sudah mencapai di atas 1 juta yang sebelumnya baru 50 ribu, melompat cepat sekali,” ujarnya.

Baca Juga:  Nenek Atirah Setelah Berusia 50 Tahun Baru Memiliki e-KTP

Sementara itu, mengenai poin pendasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tanah air, Presiden meminta jajarannya untuk kerja bersama. Pemerintah menargetkan kemiskinan nol persen pada tahun 2024.

“Pusat dan daerah bareng-bareng menuju ke sasaran yang kita tuju, lingkungannya digarap, air bersihnya digarap, bareng-bareng, urusan income/pendapatan semuanya digarap bareng-bareng,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan, data terkait kemiskinan ekstrem sudah ada dan jelas hingga berdasarkan nama dan alamat atau by name, by address sehingga berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat.

“Ini sasarannya ada kok, jelas nama dan alamat, bansos [bantuan sosial] ke sana arahkan, terhadap perbaikan rumah-rumah kumuh arahkan juga ke sana,” pungkasnya. (dkisp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *