Pemkab Nunukan Beri Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD

Print Friendly, PDF & Email

NUNUKAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Nunukan mengelar paripurna ke-6 masa persidangan III tahun sidang 2022-2023 agenda jawaban Pemerintah terhadap pandangan fraksi terhadap nota penjelasan Bupati Nunukan atas rancangan peraturan daerah kabupaten Nunukan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Nunukan tahun 2023-2042.

Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa, Wakil ketua I H. Saleh, dari Pemerintah Kabupaten Nunukan dihadiri Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, Kepala OPD dan Forkopimda Kabupaten Nunukan, Senin (5/6).

Dalam penyampaian jawaban Pemerintah Kabupaten Nunukan yang dibacakan Wabup Hanafiah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Nunukan, atas pemandangan umum yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna Ke- 5 masa sidang III tahun Sidang 2022-2023.

Hanafiah menyampaikan, tanggapan atas pandangan umum fraksi Hanura, Pemerintah daerah berpendapat seluruh pernyataan yang telah disampaikan dapat menjadi materi dalam pembahasan rancangan peraturan RTRW ini, setiap masukan dapat dijadikan catatan serta usulan dalam indikasi program pembangunan kemudian akan disampaikan yang kemudian dalam pembahasan. Namun demikian dapat disampaikan bahwa meretas kesenjangan ekonomi antar wilayah membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai faktor, termasuk potensi lokal yang ada di setiap wilayah Kabupaten Nunukan.

“Beberapa potensi lokal yang dapat dimanfaatkan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan, pengelolaan kekayaan alam kehutanan, pertanian, perikanan, seperti kehutanan, pariwisata, pertambangan dan energi dapat mengembangkan sektor untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah,”

“Seluruh aturan pemanfaatan tersebut telah diatur dalam rancangan peraturan daerah, ini terkait arahan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Nunukan khususnya pada kawasan budidaya yang diatur pada pasal 39 sampai pasal 42 dan perwujudannya dalam lampiran indikasi program pembangunan 20 tahun,”papar Hanafiah.

Adapun jawaban pemda Nunukan pada pemandangan umum fraksi Demokrat, Pemerintah Daerah menyampaikan seluruh pernyataan yang telah disampaikan dapat menjadi materi dalam pembahasan rancangan peraturan RTRW itu, setiap masukan dapat dijadikan catatan serta usulan.

RTRW ini merupakan wujud susunan dari suatu kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur pola dari tempat tersebut berdasarkan sumber daya alam maupun buatan yang tersedia serta aspek administratif dan aspek fungsional untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Berdasarkan amanat undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan RTRW pada konsepnya harus memperhatikan permasalahan, memperhatikan sosial potensi, kondisi, dan budaya serta daerah kawasan rawan bencana sebagai basis dalam pengembangan dan pengelolaan suatu wilayah. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan upaya penataan ruang, potensi sumber daya, kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan, geostrategi. geopolitik, dan geoekonomi. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang nomor 26 Tahun 2007 dan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RTRW.

“Aspek-aspek yang penataan ruang meliputi, aspek teknis, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lingkungan. Kegiatan kelembagaan ekonomi suatu wilayah yang sangat pesat akan mempengaruhi tingkat kerusakan lingkungan. Para produsen umumnya mengeksploitasi alam terutama lahan dan air dalam mengembangkan usahanya. Untuk menanggulangi masalah ini para pelaku ekonomi diharapkan mampu membuat produk yang ramah lingkungan dan mengembangkan usahanya dan para produsen harus memperhatikan tata guna lahan khususnya di wilayah Nunukan,” terang Hanafiah.

Lebih lanjut dia menyampaikan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan fraksi PKS, Hanafiah menerangkan, dalam rancangan RTRW untuk lokasi pemukiman masyarakat yang lama tinggal dan menetap namun masuk dalam kawasan hutan tidak serta serta merta dilarang, pengaturannya di perbolehkan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 72 dan pasal 77, solusi konkrit yang perlu dilakukan sesuai peraturan presiden nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) untuk mempercepat reforma agraria yaitu melalui mekanisme pengajuan legalisasi objek agraria di kawasan hutan.

“Penyelesaian dan pemberian hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai atau memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan. Masayarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan diberikan hak milik, apabila memenuhi kriteria yaitu,  tanah telah dimanfaatkan dengan baik, Bidang tanah bukan merupakan obyek gugatan/sengketa, adanya pengakuan oleh adat ataupun kepala desa/kelurahan dengan saksi yang dapat dipercaya,”

“Untuk pemetaan tata batas kawasan hutan yang di atur dalam rancangan peraturan daerah ini sesuai data kawasan hutan termutakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Lingkungan SK. Nomor PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Hidup dan 6631/MENLHK- Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Tahun 2020,” papar Hanafiah.

Menanggapi pemandangan umum fraksi Gerakan Karya Pembangunan (GKP), Hanafiah mengatakan,  menjadi catatan Pemerintah Daerah supaya pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Nunukan 2023-2042 ini lebih komprehensif dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainability) yang secara umum berarti kemampuan untuk menjaga dan mempertahankan keseimbangan proses atau kondisi suatu sistem, yang terkait dengan sistem hayati dan binaan, dalam konteks ekologi, keberlanjutan dipahami sebagai kemampuan ekosistem menjaga dan mempertahankan proses, fungsi produktivitas dan keanekaragaman ekologis pada masa mendatang.

Penataaan ruang yang optimal dan tepat sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang, Kabupaten Nunukan secara geografis karakteristik wilayah terdiri dari tiga yaitu Wilayah pegunungan, daratan bergelombang, dan pesisir, sehingga perlu pertimbangan yang tepat untuk membuat sebuah kebijakan agar tidak terjadi dampak yang mengakibatkan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan, penataan ruang yang tepat sasaran bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, sumberdaya alam secara mengunakan bijak tanpa mengorbankan kebutuhan generasi dimasa akan datang sebagai landasan pilar pembangunan berkelanjutan.

“Penyusunan RTRW yang berbasis risiko bencana adalah salah satu upaya kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya bencana khususnya bencana banjir yang selalu terjadi di Kabupaten Nunukan, arahan rencana tata ruang wilayah untuk memitigasi bencana banjir tertuang dalam ketentuan khusus rawan bencana pada pasal 48 kawasan pertampalan serta pada pengaturan ketentuan umum zonasi,” ujarnya.

Terakhir, menanggapi pemandangan umum fraksi Perjuangan Persatuan Nasional (PPN), Pemerintah daerah berpendapat bahwa seluruh pernyataan yang telah disampaikan dapat menjadi materi dalam pembahasan rancangan peraturan  RTRW nantinya.  Dapat disampaikan RTRW Kabupaten tidak menjelaskan secara detail terkait lokasi pembebasan lahan pada suatu wilayah, namun penataan ruang wilayah kabupaten memuat antara lain arahan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, arahan rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang digambarkan dalam bentuk peta wilayah sebagai lampiran dalam rancangan peraturan daerah ini.

“Jangka waktu untuk evaluasi ulang rencana tata ruang wilayah ini di jelaskan pada pasal 113 yang menyebutkan jangka waktu RTRW Kabupaten yaitu 20  tahun dan dapat ditinjau kembali 1 kali dalam periode 5 tahunan, dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW strategis, Kabupaten dapat ditinjau lebih dari 1  kali dalam setiap periode 5 tahunan,”

“Perubahan lingkungan berupa bencana alam skala besar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan  perubahan  batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang dan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis akan berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Nunukan dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang,” tutup Hanafiah. (Marwin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *