NUNUKAN, Pembawakabar.com— Digitalisasi sistem pembayaran di Provinsi Kalimantan Utara terus diperluas. Terbaru, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara bersama sejumlah pihak terkait melakukan soft launching implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Pelabuhan Liem Hie Djung, Kabupaten Nunukan, Selasa (19/5).
Penerapan QRIS di kawasan pelabuhan ini menjadi bagian dari upaya memperluas ekosistem pembayaran digital di sektor transportasi laut dan sungai. Melalui sistem tersebut, transaksi diharapkan menjadi lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
Pemerintah Kabupaten Nunukan menyambut baik langkah digitalisasi tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin, menilai penerapan QRIS di pintu masuk transportasi laut dan sungai akan membawa dampak positif terhadap pelayanan publik.
“Pemda Kabupaten Nunukan sangat menyambut baik kegiatan soft launching hari ini terkait penggunaan QRIS di pelabuhan ini. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi penggunaan transportasi laut dan sungai di Kabupaten Nunukan,” kata Amin.
Ia menjelaskan, penggunaan QRIS akan memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan kepelabuhanan, terutama untuk pembelian tiket maupun fasilitas lainnya yang bersifat administratif dan transaksional.
“Ini untuk mempermudah akses masyarakat mendapatkan pelayanan, terutama pembelian tiket dan fasilitas lainnya yang ada di pelabuhan ini,” ujarnya.
Menurut Amin, penggunaan sistem pembayaran digital juga relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang mengutamakan kecepatan dan transparansi transaksi. Terlebih, mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan seperti Nunukan cukup tinggi.
“Tujuan penggunaan QRIS ini sangat mempermudah dan memperlancar aktivitas masyarakat dalam bertransaksi maupun melakukan mobilitas di Kabupaten Nunukan,” ucapnya.
Keberhasilan implementasi awal di Pelabuhan Liem Hie Djung turut memunculkan optimisme pemerintah daerah untuk memperluas penggunaan QRIS di fasilitas publik lainnya.
Amin menegaskan, Pemkab Nunukan siap mendukung pengembangan sistem pembayaran digital, baik di fasilitas milik pemerintah provinsi maupun kabupaten.
“Kami sangat optimistis penggunaan QRIS ini nantinya bisa diterapkan di tempat-tempat lain, termasuk fasilitas milik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten,” jelasnya.
Salah satu lokasi yang disiapkan untuk penerapan serupa adalah Pelabuhan Sungai Jepun yang dikelola pemerintah daerah. Selain itu, sejumlah dermaga lain di bawah pengelolaan Pemkab Nunukan juga akan menjadi sasaran pengembangan digitalisasi pembayaran.
“Seperti Pelabuhan Sungai Jepun, itu juga nanti akan kita kembangkan. Termasuk beberapa dermaga yang menjadi wilayah pengelolaan Kabupaten Nunukan,” tambah Amin.
Tak hanya sektor transportasi perairan, Pemkab Nunukan juga membuka peluang penerapan QRIS di berbagai sektor pelayanan dan retribusi daerah lainnya.
“Demi mempermudah masyarakat, Insya Allah akan terus kita kembangkan dan komunikasikan bersama BI maupun Pemprov Kaltara. Mulai dari transportasi pelabuhan atau sungai hingga sektor pelayanan lainnya,” tutupnya.(Ov/Zh)
