DPRD Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Peserta Tes PPPK

NUNUKAN, Pembawakabar.com-Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Nunukan dari Komisi I Nunukan menfasilitasi Permasalahan Peserta Test Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Nunukan.

Rapat yang dipimpin Andi Krislina didampingi Andi Mutamir dan dihadiri Anggota dprd serta H Junaidi, Kepala Dinas Pendidikan, Wahid Ketua PGRI Nunukan serta para Guru Honorer yang berjuang untuk menyampaikan aspirasi.

Bacaan Lainnya

Dalam yang dilansungkan di ruang Ambalat I DPRD Nunukan, Senin (13/9), Andi Krislina menyampaikan beberapa poin yang menjadi aspirasi forum Komunikasi Guru Honorer Peserta PPPK di Kabupaten Nunukan.

“Adapun bentuk aspirasi forum Komunikasi Guru honorer adalah pengalaman kerja, masa pengabdian, tidak bisa menguasai IT, nilai Passing Grade terlalu tingg, Durasi waktu yang singkat untuk menjawab soal, Wilayah Krayan daerah terisolir, tertinggal dan terluar perbatasan dan kurang jaringan internet, meminta untuk mempertimbangkan pekerja berusia 35 tahun ke atas,” ujar Andi Krislina.

Pada kesempatan itu, Jemy mewakili guru Honorer peserta PPPK menyampaikan, sehubungan dengan pelaksanaan seleksi PPPK yang saat ini berlangsung, kami Forum Komunikasi Guru Honorer peserta Seleksi PPPK wilayah Kabupaten Nunukan meminta Pertama, memohon agar pemerintah mengevaluasi kebijakan pemberlakuan “passing grade” secara nasional. Karena para guru honorer yang bertugas di daerah pedalaman dengan segala kekurangan sarana dan prasarana yang ada, passing grade yang berlaku saat ini terasa berat, berharap agar standar kelulusan disesuaikan tingkat kesulitan wilayah atau daerah terisolir, tertinggal dan terluar  (3T).

Baca Juga Dong:  Kuasa Hukum Dinda akan Tuntut Keadilan, Tahir: Dalam Waktu Dekat Saya akan Bertemu Kapolres Nunukan dan Kapolda Kaltara

Kedua, memohon agar pemerintah memberikan kebijakan khusus kepada tenaga honorer peserta P3K yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun di daerah-daerah terpencil;

Ketiga, memohon agar pemerintah memberikan kebijakan kelonggaran waktu dalam hal mengerjakan soal (durasi waktu yang lebih lama). Hal tersesbut dikarenakan para guru honorer yang bekerja di daerah-daerah pedalaman, teknologi komputer merupakan sesuatu yang mahal dan langka, sehingga tidak semua “melek” dalam hal teknologi komputer;

Keempat, memohon agar pemerintah memberikan kebijakan khusus, agar supaya peserta PPPK yang tidak dapat keterangan lokasi dan waktu seleksi Kompetensi Tahap 1 bisa diberikan waktu dan kesempatan untuk mengikuti seleksi kompetensi.

“Permasalahan ini bukan hanya kami saja yang berada di daerah 3T. Di Kecamatan Sebatik, Sembakung dan Kecamatan lainnya semua mengalami kesulitan yang sama. Di Sebatik saja mengalami kesulitan ini, apalagi kami yang berada di Krayan yang susah sekali dengan jaringan, jangankan akses internet, telepon saja susah sekali,” ungkap Jemi.

Dia menambahkan, Seleksi PPPK jadwalnya tidak konsisten di mana awalnya disampaikan 30 Agustus- 4 September. Sehingga kami yang dari Krayan telah tiba di sini (Kecamatan Nunukan), tiba-tiba saja jadwalnya di undur pada tanggal 13-17 September, mengakibatkan kami yang dari Krayan terpaksa bertahan selama beberapa minggu dikarenakan untuk Krayan-Nunukan harus mengunakan pesawat.

“Kebutuhan kami menjadi besar selama tinggal di Nunukan, kalau ada keluarga tidak menjadi masalah. Sementara hanya guru honorer terpaksa harus bertahan ngekos. Kami maklumi itu karena kami berjuan namun yang jadi pertanyaan kenapa jadwal itu terlalu tergesa-gesa dan berubah-rubah,” ungkapnya.

Sementara itu, Bango Frengky guru honorer SMP Negeri 4 Krayan menambahkan, meminta kebijakan pemerintah  dan berharap diperlakukan secara khusus Afirmasi.

Baca Juga Dong:  Bupati Laura Terima Penghargaan Sebagai Top Pembina BUMD 2021

“Kami berharap perlakukan khusus terhadap wilayah 3T, karena setiap penyeleksian PPPK selalu kasus yang sama. Oleh karena itu kami berharap hal ini dipertimbangkan usulan kami,” tuturnya.

“Kami adalah guru dan di NKRI namun kenyataanya saat ini di 76 Tahun Indonesia Merdeka, namun yang kami rasakan sebagai pendidik honorer di Perbatasan ini  belum merdeka. Kami hanya minta sebagai NKRI lakukan keadilan itu sesuai dengan butir kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,”pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H. Junaidi menjelaskan kami di Dinas Pendidikan berjuang dan membantu semua guru kami daftarkan untuk masuk disemua formasi agar diterma. Namun kenyataanya hanya 475 yang diterima di Kemenpan.

Junaidi juga mengungkap, hal tersebut terus dikordinasikan dengan UPTD yang ada. Bahkan kami beranikan mengubah dapodiknya agar masuk sebagai peserta PPPK.

“Banyak guru-guru yang kami bantu merubah dapodiknya, guru yang tidak sesuai bidang studinya kami bantu agar bisa ikut sebagai peserta PPPK,” ungkapnya.

“Kami dan PGRI sepakat untuk membawa suara ini ke pusat. Jika berkenan ada dua solusi yang kami tawarkan yaitu silahturami sekaligus menyampaikan ke Kemendikbud dan kemenpan,” tutupnya.

Adapun tanggapan DPRD dalam rapat dengar pendapat itu,

Welson mengatakan apa yang menjadi keraguan dan tantangan para peserta PPPK itu sudah dibicarakan di Kementerian.

“Apa yang dialami peserta PPPK sudah saya sampaikan harus lulus tanpa syarat dan ini harus diperjuangkan bersama-sama, sehingga mereka ini dengan keterbatasan. Namun melihat dari pengabdian mereka dengan gaji sebulan Rp. 26.000 sebulan siapa yang sanggup, tetapi mereka bertahan demi adik dan keluarga mereka yang berjuang mendapatkan pendidikan dan setelah mengajar kembali ke sawah untuk menghidupkan keluarganya,” katanya.

Baca Juga Dong:  Mantan Wakil Bupati Nunukan H Faridil Murad Meninggal Dunia

“Masa Pemerintah memberi imbalan seperti itu tanpa melihat pengabdian mereka dan apa yang mereka sudah perjuangkan. Saya kira kita mempunyai persepsi yang sama bagaimana berjuang untuk pendidikan yang lebih baik ,” tuturnya.

Senada dengah Welson, Lewi menambahkan, sesuai dengan teknis memang sudah jelas namun ini menjadi PR kita bersama untuk memperjuangkan umur yang 35 tahun, tetapi guru honorer yang sudah mengabdi 10 tahun meskipun usianya di bawah 35 tahun.

“Kalau bisa semua tenaga honorer  yang ada di Kabupaten Nunukan ini kita perjuangkan, kemudian Dinas Pendidikan dan PGRI dapat merekomendasikan untuk dilakukan tes lanjutan bagi mereka yang tidak lulus,” pungkasnya. (**)

 

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan