Persoalan Tes PPPK, DPRD Minta Pemerintah Nunukan Bertemu Menteri Sampaikan Persoalan Guru Honorer

Gat Khaleb, Anggota DPRD Nunukan dari Fraksi Demokrat.

NUNUKAN, Pembawakabar.com-Persoalan seleksi Test Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan disuarakan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Nunukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kemenpan.

Sesuai hasil rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Ambalat I DPRD Kabupaten Nunukan, Senin (13/9) bahwa persoalan tersebut akan disuarakan di Kemendikbud dan Kemenpan.

Bacaan Lainnya

Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Gat Khaleb mengatakan sebagai wakil rakyat sangat prihatin dengan keluhan yang disampaikan para guru honorer yang ada di Kabupaten Nunukan.

“Mereka yang berada di wilayah terpencil dan sangat kekurangan saran prasarana. Kemudian mereka juga gagal teknologi, mengeser mouse saja untuk mengerjakan soal sangat sulit apalagi mendapatkan hasil yang maksimal,” ujar Gat.

“Kita mengharapkan kepada Pemerintah Pusat memberikan kelonggaran kepada guru honorer yang sudah lama mengabdi di wilayah terpencil. Mereka telah menunggu belasan tahun untuk kesempatan ini dan dari pengabdian mereka sudah sangat luar biasa terhadap generasi bangsa ini,” tambahnya.

Menurut Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Afirmasi menjadi satu alternatif untuk kelonggaran, mungkin persentasi afirmasi bagi yang sudah bekerja lebih 10 tahun.

“Afirmasi bukan hanya 15 persen  tapi bisa 20 persen dan seterusnya, sehingga ada peluang untuk mereka bisa lulus dan dihitung dari masa pengabdiannya,” tutur anggota komisi III ini.

Persoalan utama di wilayah terpencil adalah sulitnya mendapatkan komputer dan laptop dikarenakan barang yang sangat mahal, sehingga tidak semua melek teknologi. Itu menjadi kesulitan tersendiri bagi mereka belum lagi menjawab soal, kita berharap ada kelonggaran (kebijakan) dari Pemerintah.

Baca Juga Dong:  Peduli Warga Terdampak Covid, PKK Kaltara Bagikan Bantuan untuk Penyintas

Bagaiamana pun kita harus menghargai perjuangan mereka dan harus mengakui mereka memiliki jasa yang luar biasa dalam mendidik dan mencerdaskan generasi bangsa ini.

“Kepada dinas Pendidikan dan Kebudayaan kami berharap ini dapat disuarakan ke pemerintah pusat, jika perlu kepala daerah yang turun kesana untuk memperjuangkan ini. Kalau memang tujuan Pemerintah untuk mencerdaskan bangsa dan kabupaten Nunukan, kepala daerah harusnya turun ketemu menteri menyampaikan persoalan ini,” pungkasnya. (*)

Print Friendly, PDF & Email

Tinggalkan Balasan