NUNUKAN, Pembawakabar.com– Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Nunukan menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pemangkasan belanja modal dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Nunukan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Nunukan, Rabu (17/9/2026).
Rapat tersebut diikuti sekitar 50 peserta, terdiri atas unsur pemerintah daerah, DPRD, TNI-Polri, perangkat daerah, dan insan pers.
Pandangan Fraksi Gerindra dibacakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Nunukan, Dr. Andi Mulyono. Fraksi Gerindra menilai perubahan APBD harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas kebijakan anggaran sekaligus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra mencatat pendapatan daerah setelah perubahan mengalami penurunan dari Rp1,83 triliun menjadi Rp1,77 triliun atau berkurang sekitar Rp61,13 miliar.
Penurunan terbesar terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terkoreksi dari Rp165,61 miliar menjadi Rp117,21 miliar atau turun sekitar Rp48,40 miliar.
Fraksi Gerindra menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan perubahan APBD, khususnya agar kebijakan anggaran tetap mampu mendukung pelayanan dan pembangunan daerah serta tidak menimbulkan pekerjaan yang tidak selesai.
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi Gerindra menyatakan dapat memahami dan menerima Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi Gerindra menegaskan, penerimaan tersebut disertai permintaan agar seluruh koreksi pendapatan, pergeseran belanja, dan sumber pembiayaan dijelaskan secara transparan dan terukur, serta diarahkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Nunukan.(*)
