NUNUKAN – Polemik panas mencuat di dunia media lokal. Pimpinan perusahaan media Pembawa Kabar Intermedia melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinilai tidak profesional dalam menentukan sampel survei.
Selama tiga tahun berturut-turut, mulai 2024 hingga 2026, perusahaan media Pembawa Kabar disebut terus-menerus dijadikan sampel utama.
Hal ini memicu kecurigaan dan kekecewaan, mengingat banyaknya perusahaan media lain di Nunukan yang dinilai layak dilibatkan.
“Kenapa hanya Pembawa Kabar terus? Ini menunjukkan BPS tidak bekerja dengan baik.
Harusnya mereka bisa ambil sampel lain, bukan yang itu-itu saja,” tegas pimpinan perusahaan tersebut dengan nada geram.
Ia menilai, jika alasan BPS menjadikan Pembawa Kabar sebagai perwakilan seluruh media di Nunukan, hal itu tidak masuk akal. Pasalnya, banyak media di Nunukan yang sudah terdata dan aktif.
“Kalau memang kami dianggap baik, ya kami bersyukur. Tapi bukan begini cara kerja BPS. Jangan ambil sampel lama terus setiap tahun,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia bahkan mengaku enggan memberikan data terbaru jika kondisi ini terus berulang.
“Kalau tiap tahun begini, saya pastikan data yang saya berikan ya itu-itu saja. Tidak akan ada perubahan,” ujarnya.
Kedatangan Tanpa Etika, Jadi Pemicu Penolakan
Tak hanya soal sampel, persoalan komunikasi juga menjadi sorotan. Pimpinan perusahaan mengungkapkan kekecewaannya terhadap petugas BPS yang dinilai tidak profesional dalam membuat janji.
Ia mengaku beberapa kali petugas datang tanpa konfirmasi, bahkan di hari libur.
“Mereka datang hari Minggu sore, jelas saya tidak mau temui. Lalu janji hari Senin, tapi tidak datang. Malah muncul hari Selasa tanpa konfirmasi. Itu yang membuat saya tidak mau bertemu,” ungkapnya.
Kejadian serupa bahkan disebut sudah terjadi sejak 2025, dengan pola yang sama—datang tanpa pemberitahuan meski nomor kontak sudah dimiliki.
BPS Klarifikasi: Sampel Ditentukan Pusat, Ada Mekanisme Pengganti
Menanggapi polemik tersebut, narasumber dari BPS, Andi Davia selaku Ketua Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, memberikan klarifikasi pada Rabu (8/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa penentuan sampel bukan dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui sistem acak dari pusat.
“Dalam survei kami, memang ada beberapa usaha yang dijadikan sampel untuk mewakili sektor tertentu. Untuk bidang informasi dan komunikasi, Pembawa Kabar menjadi salah satu sampel utama,” jelasnya.
Menurutnya, dalam sistem tersebut juga terdapat sampel cadangan seperti media lain, yang akan digunakan jika sampel utama menolak.
“Kalau sampel utama tidak bersedia diwawancara, kami langsung gunakan sampel pengganti. Itu sudah sesuai prosedur,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa setiap survei memiliki tujuan berbeda dan tidak berkaitan dengan penilaian mampu atau tidak mampu suatu usaha.
Ketegangan Masih Berlanjut
Meski klarifikasi telah disampaikan, ketegangan antara pihak media dan BPS tampaknya belum mereda. Kritik keras terhadap metode pengambilan sampel dan etika komunikasi petugas menjadi catatan serius yang berpotensi memengaruhi kualitas data ke depan.
Jika tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin kepercayaan pelaku usaha media terhadap BPS akan semakin terkikis.(Hamzia*)
