TANJUNG SELOR – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor kesehatan serta perlindungan bagi pekerja rentan dalam pembahasan anggaran tahun 2026. Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV, Syamsuddin Arfah, usai melaksanakan rapat bersama mitra kerja dari Dinas Kesehatan Kaltara, Kamis (20/11/2025).
Syamsuddin menyampaikan bahwa hampir seluruh usulan yang disampaikan Dinas Kesehatan mendapatkan dukungan penuh dari Komisi IV. “Hampir semuanya yang diusulkan itu kami support,” ujarnya.
Dari sejumlah pembahasan, terdapat dua isu strategis yang menjadi sorotan utama, yakni penguatan layanan rumah sakit dan keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan. Komisi IV mendorong agar berbagai kebutuhan prioritas bisa masuk dalam alokasi anggaran 2026, seperti insentif dokter spesialis, pembangunan fasilitas oksigen, serta pengamanan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp40 miliar yang membutuhkan pendampingan anggaran sebesar Rp2,5 miliar.
“Ini menjadi prioritas untuk peningkatan layanan kesehatan,” tegas Syamsuddin.
Selain itu, usulan anggaran senilai Rp20 miliar untuk mendukung pembiayaan BPJS Kesehatan melalui Dinas Kesehatan juga ikut diperjuangkan agar dapat terakomodasi tahun depan.
Di sisi lain, Komisi IV menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja rentan. Syamsuddin menjelaskan bahwa pihaknya mendorong pengalokasian Rp2 miliar untuk pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan selama enam bulan. Meski demikian, ia mengakui bahwa usulan tersebut hingga kini belum mendapat persetujuan dari pemerintah.
Ia menyebutkan bahwa DPRD sebelumnya telah mengajukan agar pemerintah menyiapkan anggaran antara Rp2 miliar hingga Rp4 miliar untuk cakupan 10 bulan, dengan tujuan memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap terlindungi melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
“Dukungan anggaran ini diperlukan agar perlindungan sosial tidak terputus dan dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan,” ujarnya.
Syamsuddin berharap, dengan dukungan anggaran yang memadai, seluruh program Dinas Kesehatan dapat berjalan optimal, terutama di wilayah yang masih membutuhkan peningkatan kualitas layanan. “Kami berharap realisasinya bisa dimulai pada triwulan kedua 2026,” pungkasnya. (*
