NUNUKAN, Pembawakabar.com- Pemerintah Kabupaten Nunukan terus berupaya memperbaiki seluruh infrastruktur yang menjadi keluhan masyarakat Nunukan.
Seperti jalan di Binusan Dalam, kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).
Pemerintah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan BAPPEDA telah meninjau dan berencana akan menganggarkan untuk perbaikan jalan yang sejak 2003 lalu dibangun.
Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah saat ditemui menyampaikan, jika dirinya tidak sempat meninjau jalan di Binusan Dalam dikarenakan mengikuti pembekalan dari Kemendagri.
“Sebenarnya saya yang mau ke sana tetapi karena saya mengikuti pembekalan dari Kementrian Dalam Negeri, maka saya perintahkan kepada dengan untuk melihat kondisi di lapangan berkaitan dengan jalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Tentunya kita akan lihat nanti apakah itu bisa dikerjakan pada tahun 2022, lihat kemampuan keuangan pemerintah nantinya,” tutur Hanafiah.
Dia menambahkan, Pemerintah akan tetap berusaha untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin, namun dalam kondisi yang dihadapi permasalahan covid-19 yang menyedot anggaran cukup besar, sehingga banyak kegiatan di OPD di refocusing untuk bisa menghandle menghadapi covid -19.
Disoal mengenai adanya anggaran yang akan dipos kan pada perbaikan jalan di Binusan Dalam, Hanafiah menanggapi dengan tidak mau berjanji mengenai hal tersebut, namun lebih fokus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya tidak mau berjanji sampai ke sana yang jelas kan kita tetap fokus bagaimana bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita juga tahu bahwa saja bahwa masyarakat juga sudah menghadapi berbagai persoalan yang anaknya tidak bisa sekolah karena gara-gara hujan hingga jalan becek. Kita tidak tinggal diam, kita turut prihatin dengan persoalan itu artinya kalau mungkin tadinya tidak bisa dikerjakan dikarenakan kita banyak fokus menghandle permasalahan covid-19,” ujarnya, Pada Kamis (16/9).
“Mudah-mudahan nanti kalau memang itu dimungkinkan masuk di APBD perubahan akan kita lakukan, tetapi itu kita akan bahas dengan DPRD Nunukan dan tim anggaran,” tambahnya.
Saat disinggung persoalan rusaknya jalan Binusan Dalam disebabkan truk pengangkut kelapa sawit, menurut Hanafiah dari sisi lain sawit merupakan sumber peningkatan pendapatan masyarakat Nunukan dalam rangka meningkatkan perekonomian.
“Kita tidak mungkin juga melarang mereka untuk melewati jalan yang sudah ada untuk mereka (truk) mengangkut hasil hasil produksi sawitnya atau yang lain-lainnya. Paling tidak kita lakukan rekonstruksi terhadap jalan itu tetapi mungkin nanti produk akhirnya belum bisa langsung di aspal, tetapi pengerasan dulu jadi masyarakat harus bersabar dulu,” ungkapnya.
Mengenai Corporate Corporate Social Responsibility (CSR), Pensiunan PNS ini mengatakan kita ketahui bahwa perusahaan tersebut dikelola perorangan atau warga, namun kita himbau kepada pemilik yang sawitnya diangkut keluar agar tonase angkutan sawitnya dibatasi menginggat kelas jalan Nunukan kelas 3.
Kelas 3 itu kemampuan aspal itu hanya mampu menahan beban 6-8 ton saja yang diangkut oleh truk. Kita tinggal meminta partisipasi masyarakat untuk membatasi tonase yang dimuat. Ketika dibebani sampai 10 atau 12 ton, tentu jalan tidak bertahan lama karena melampaui batas. Saya kira perlu menjadi perhatian kita semua.
Kemudian, jika ada jalan yang berlubang atau rusak, tidak ada salahnya pemilik sawit memberikan tai batu sehingga tidak semakin rusak parah, sebab sifat jalan ini jika pondasi itu tergenang air akan menjadi lembek ketika dilalui oleh roda roda 4 atau roda 6 yang beratnya melampaui kapasitas tentu akan.
“Nah ini mungkin juga perlu dalam masyarakat tahu, kalau memang merasa memiliki jalan tersebut untuk memperlancar arus transportasi produksi mereka, yah ketika ada yang ada yang kecil-kecil dimungkinkan mereka melakukannya dengan misalnya hambur tai batu tidak masalah sebelum makin rusak parah. Saya pikir itu demi untuk semua dan masyarakat perlu juga menjgaga, supaya jalan yang kita bangun itu bisa bermanfaat lebih lama,” ujarnya.
“Pemerintah tidak akan tinggal diam, namun masih dalam kondisi seperti ini kita juga masih sangat terbatas. sementara di sisi lain permintaan pelayanan masyarakat dalam rangka perbaikan jalan cukup banyak, jadi kita tetap memperhatikan juga dan kita akan berusaha bagaimana jalan yang mereka keluhkan itu bisa kita perbaiki, paling tidak bisa dilalui dengan baguslah,” pungkasnya. (Kiel)
