Malinau, Pembawakabar.com – Wakil Bupati Malinau, Jakaria, S.E., M.Si., memaparkan komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah saat mengikuti kegiatan Validasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 untuk Tahun Ukur 2025.
Paparan tersebut disampaikan secara daring bersama Tim Validator Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Kamis (18/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Jakaria menyampaikan bahwa Bupati Malinau menegaskan pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran guna mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut tercermin dari capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Malinau yang terus menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir.
Pada tahun 2022, nilai IPKD Kabupaten Malinau tercatat sebesar 52,413 poin dengan kategori “Sangat Perlu Perbaikan” (C). Angka tersebut meningkat menjadi 78,169 poin pada tahun 2023 dengan kategori “Perlu Perbaikan” (B), dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 80,9483 poin dengan kategori “Baik” (A).
“Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan anggaran, pelaporan, pengawasan, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Jakaria.
Menurutnya, peningkatan tersebut didukung berbagai langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah daerah, antara lain peningkatan kualitas laporan keuangan perangkat daerah, penguatan monitoring dan evaluasi program pembangunan, serta optimalisasi sistem pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan akuntabel.
Melalui sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, Pemkab Malinau berharap anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Berbagai program inovatif yang terus diperkuat pada masa kepemimpinan Bupati Wempi W. Mawa juga menjadi bagian dari upaya tersebut. Program-program tersebut meliputi Rasda Plus, subsidi angkutan orang dan barang, program desa mandiri, penguatan sektor pertanian melalui optimalisasi lahan produktif, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.
Di sektor fiskal, Kabupaten Malinau juga mencatat capaian yang menggembirakan. Sepanjang tahun 2024, realisasi pendapatan daerah berhasil menembus angka lebih dari Rp3 triliun dan melampaui target yang telah ditetapkan.
Keberhasilan itu menunjukkan semakin kuatnya kapasitas fiskal daerah yang didukung optimalisasi penerimaan pajak daerah, peningkatan pelayanan retribusi, serta penguatan koordinasi dalam pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain fokus pada pembangunan dan pelayanan masyarakat, Pemkab Malinau juga memberikan perhatian terhadap perlindungan sosial dan penanggulangan bencana. Dukungan pembiayaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) terus disiapkan agar pemerintah dapat merespons kondisi darurat secara cepat dan tepat.
Upaya tersebut turut dibarengi dengan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi kebencanaan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, Pemkab Malinau juga menyediakan akses informasi keuangan daerah melalui berbagai media digital dan kanal resmi pemerintah. Dokumen keuangan daerah dipublikasikan secara terbuka melalui situs resmi pemerintah daerah sehingga dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Malinau berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, penguatan sistem pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.(*)
