DPRD Nunukan Minta Aparat Kepolisian Tindak Tegas Penambang Pasir Ilegal di Sebatik

DPRD Nunukan gelar hearing bersama Masyarkat Sebatik dan Beberapa Instansi di ruang Ambalat I.

NUNUKAN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan mengelar hearing antara Aliansi Masyarakat Sebatik bersama beberapa instansi diantaranya dinas lingkungan hidup, DSDKP, Kecamatan Sebatik dan Pemerintah desa Sei Manurung.

 

Bacaan Lainnya

Dalam hearing yang di gelar di ruang Ambalat I, Selasa (8/6) dipimpin langsung  wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Saleh,SE dan dihadiri  beberapa anggota dprd Nunukan untuk mendengarkan dan memberikan masukan kepada pemerintah maupun masyarakat yang hadir dalam rapat mengenai adanya penambangan pasir dipesisir pantai Pulau sebatik yang tidak memiliki izin.

 

Perwakilan Aliansi Sebatik, Sahabuddin menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu di ketahui dampak dari aktivitas penambangan pasir secara ilegal.

 

Sesuai peraturan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2007 dan 2009 tentang larangan penambangan pasir dipinggir pantai termasuk di pulau-pulau kecil seperti Pulau Sebatik.

 

“Kerusakan-kerusakan dampak lingkungan lainnya sudah sangat luas ,mulai dari sungai batang sampai di desa Tanjung Aru. Di desa Tanjung Aru sudah merusak 16 rumah dan oknum penambang ilegal itu tidak ada yang tahu dampak dari menambang yang tentunya berdampak bagi Pulau sebatik,” terangnya.

 

Sahabuddin mengharapkan, Ada solusi dari hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan terkait penambang pasir ilegal di pesisir pantai di pulau sebatik.

 

“Semoga ada solusinya dan bentuk penindakan tegas terhadap pelaku penambang ilegal, karena saya yakin jika tidak ada penindakan tegas, maka sebatik akan hancur. Saya mengukur jarak dari abrasi ke jalan aspal itu sisa 3 meter,” ujarnya.

Baca Juga Dong:  Targetkan Penurunan Kekerasan Pada Perempuan, Pemprov Kaltara Undang Kemen PPPA

 

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan Dr Rustam menanggapi bahwa apa yang menjadi keluhan warga sebatik juga menjadi Ke prihatinan Pemerintah Daerah.

 

Tahun 2018 Mahasiswa sudah menginisiasi untuk mencoba mencari jalan keluar terkait masalah abrasi sebatik. “Kami waktu itu sama-sama membuat proposal ke Kementerian Lingkungan Hidup, kita sudah fasilitasi  dan turun ke lapangan dan kondisi abrasi sudah sangat parah,” ujarnya.

 

Dia mengakui persoalan Abrasi disebatik hingga saat ini belum terselesaikan karena membutuhkan anggaran yang cukup besar mencapai puluhan miliar.

 

“Undang-Undang no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir tidak di perkenan sama sekali mengelola atau penambangan pasir terhadap wilayah yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Jadi percuma kita melakukan upaya-upaya kalau ini tidak di hentikan penambangan pasirnya,” terangnya.

 

Dikesempatan itu, H Nursan permasalahan ini sudah lama terjadi dan kembali di ungkap, dimasa pemerintahan H Hafid Achmad terjadi, dan ada beberapa rumah yang terdampak bahkan kuburan.

 

“Masa itu kita juga melakukan hearing dengan korban dan penambang, apa yang disampaikan hari ini oleh masyarakat sama juga yang disampaikan pada masa itu, tetapi penambang punya alasan yang manusiawi bahwa mereka punya pekerjaan yang terus menerus, selain untuk menghidupi keluarga dan  pasir ini juga untuk pembangunan di sebatik. Kesepakatan kita saat itu adalah kita mendatangkan pasir dari luar pulau sebatik,” jelasnya.

Nursyan juga menuturkan, Sebagai anggota dewan bukan tidak pernah menyuarakan, tetapi kita mengaungkan namun tidak semua telinga mendengar. “ Kita sama-sama di janji, semua warga Nunukan di janji karena Sebatik milik Nunukan dan Indonesia,” tuturnya.

 

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut Robinson Totong juga menegaskan, untuk penegakan hukum bagi oknum penambang ilegal kita serahkan kepada Polres Nunukan, karena ini undang-undang.

Baca Juga Dong:  UPZ Sakti Sebatik Timur Buka Layanan Pembayaran Zakat Online dengan QRIS

 

“Apa yang disampaikan dalam rapat ini menjadi notulen untuk disampaikan ke Kapolres supaya ditindak tegas, jangan hanya sabu-sabu saja ditindak tegas. Kita berbicara masalah kedaulatan Negara, kita akan kehilangan bibir pantai dan berbicara warisan terhadap anak cucu kita nantinya apa yang akan kita wariskan. Apakah kerusakan lingkungan yang kita wariskan jika ini kita biarkan terus menerus,” tuturnya.

 

“jangan tiba masa tiba akal baru kita bertemu lagi, Jadi mohon penegak hukum tindak tegas dan tutup penambangan pasir ilegal di Sebatik. Pengusaha disana pasti datangkan pasir sama halnya semen disini bisa kita datangkan dari luar,” tegasnya. (*)

Tinggalkan Balasan