NUNUKAN – Polemik kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Nunukan kian memanas. Di tengah keluhan masyarakat dan maraknya BBM ilegal dari Malaysia, Anggota DPRD Provinsi Komisi IV, Ruman Tumbo, saat di hubungi melalui via telpon, menegaskan bahwa solusi persoalan ini bukanlah dengan aksi demonstrasi, melainkan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD, Sabtu (10/1/26).
Menurut Ruman, DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, warga tidak perlu turun ke jalan jika jalur konstitusional masih bisa ditempuh.
“Rakyat itu sebenarnya tidak perlu demo. DPR itu wakil rakyat, dipilih untuk menyelesaikan masalah. Kalau DPR tidak peduli, barulah masyarakat turun,” tegasnya.
Ia mendorong masyarakat, organisasi, hingga insan pers untuk bersatu menyuarakan aspirasi melalui RDP. Wartawan, kata dia, memiliki peran strategis sebagai penyambung lidah rakyat sekaligus pengawas kebijakan pemerintah.
“Wartawan itu pengawas. Wartawan juga lidah masyarakat. Bisa wartawan, organisasi, organda, atau siapa pun ajukan RDP ke DPR,” ujarnya.
Ruman menilai, selama ini persoalan BBM kerap tidak jelas ujung pangkalnya karena tidak pernah dibuka secara terang di forum resmi. DPRD, menurutnya, harus mengundang seluruh instansi terkait, mulai dari Pertamina hingga dinas teknis, untuk membongkar apa sebenarnya yang terjadi.
“Apa masalahnya? Di suplai kah, di SDM kah, atau ada penumpukan? Semua harus dibuka. Kalau DPR tidak tahu masalahnya, bagaimana mau selesaikan?” katanya.
Terkait maraknya BBM asal Malaysia yang masuk ke Nunukan, Ruman menilai hal itu hanya dampak dari buruknya distribusi BBM dalam negeri. Masyarakat, kata dia, terpaksa mencari alternatif karena kebutuhan mendesak.
“Kalau suplai BBM di Nunukan bagus, tidak mungkin orang ambil dari Malaysia. Itu hanya alternatif karena tidak ada pilihan. Mau mahal atau tidak ada sama sekali, masyarakat pilih ada,” ungkapnya.
Ia juga menolak anggapan bahwa masyarakat atau pedagang kecil harus disalahkan. Menurutnya, yang harus dibenahi adalah sistem distribusi BBM di dalam negeri agar kebutuhan warga terpenuhi tanpa bergantung pada pasokan luar.
“Benahi dulu distribusi BBM dalam negeri. Kalau itu beres, otomatis BBM dari luar tidak akan masuk,” tegas Ruman.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa aksi demonstrasi justru berpotensi memperparah kondisi masyarakat yang sudah sulit akibat kelangkaan BBM.
“Demo itu bikin tambah susah masyarakat. Sudah susah, demo lagi. Tidak menyelesaikan masalah,” pungkasnya.
Ruman menegaskan, langkah paling realistis saat ini adalah mendesak DPRD segera menggelar RDP dan memanggil Pertamina serta instansi terkait untuk mencari solusi konkret atas kelangkaan BBM yang terus menghantui Nunukan. (Hz)
