Pencapaian IPM Pemda Tahun 2020 Alami Penurunan Selama Pandemi

Print Friendly, PDF & Email

NUNUKAN –  Pemerintah Kabupaten Nunukan menyampaikan sedikitnya dua Indikator Kinerja dihadapan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indikator Makro dan Indikator Kinerja Utama urusan pemerintahan.

Dikatakan Bupati Nunukan berdasarkan  PP Nomor 13 tahun 2019 Indikator Makro Daerah terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita dan Gini Ratio.

Bacaan Lainnya

Sejak pandemi Covid 19 indikor tersebut mengalami penurunan terutama perekonomian masyarakat, akibatnya terjadi peningkatan kemiskinan , Pengangguran terbuka, pertumbuhan PDRB, Pendapatan Perkapita dan Ketimpangan Pendapatan.

Laura menyebutkan, Pada 2020 Capaian Kinerja Seluruh OPD di Kabupaten Nunukan secara rinci baik dalam hal kinerja fisik maupun Indikator kinerja Utama (IKU) hal ini termasuk dalam gambaran Dokumen LKPJ Bupati Nunukan Tahun 2020.

“ Sebanyak 30 OPD dan 21 Kecamatan, 7 OPD melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar, 11 OPD melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar, 4 OPD melaksanakan urusan pilihan dan 20 perangkat daerah melaksanakan urusan pemerintahan fungsi pennjang termasuk pemerintah kecamatan,” kata Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura Hafid, SE, MM, Rabu (31/3) menyampaikan Indikator Kinerja dalam LKPJ Bupati Nunukan tahun Anggaran 2020 di ruang Paripurna Kantor DPRD Nunukan.

Selain menyelenggarakan urusan kewenangan daerah, pada tahun 2020 pemerintah daerah tidak melaksanakan atau menyelenggarakan tugas pembantuan, baik yang diserahkan maupun yang diterima pemerintah.

“ Pemerintah Daerah berhasil meraih 18 prestasi dan penghargaan nasional dalam beragam urusan pemerintahan, yakni memperoleh opini WTP atas laporan keuangan daerah, lima kali berturut turut dari tahun 2016-2020, perolehan Swasti Saba Wistara Emas yaitu, penghargaan tertinggi kabupaten sehat untuk tingkat nasional,” katanya.

Lanjut Laura, Pemda Nunukan juga memperoleh pencapaian level sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) level 3 Full, dan Pencapaian Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK-APIP) pada level 3 Full, serta sejumlah prestasi kompetisi olahraga dan kesehatan, baik ditingkat provinsi maupun Nasional.

“ Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap prestasi kolektif pemerintah kabupaten nunukan dengan dukungan yang kuat dari DPRD Nunukan dan Provinsi Kaltara, Pemerintah Kecamatan, Desa Dunia Usaha Akademisi dan Seluruh Masyarakat Kabupaten Nununkan,”  lanjut Laura.

Adanya Penghargaan tersebut bukan berarti penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan berjalan tanpa kendala, namun juga beberapa program kegiatan daerah tidak terealisasi karena terbatasnya kemampuan APBD Nunukan, Kondisi Geografis Lokusa Kegiatan dan adanya Pandemik Covid 19.

“ Untuk itu melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini pemerintah kabupaten nunukan mengharapkan masukan konstruktif dari anggota legislatif untuk bersama sama menyelesaikan persoalan pembangunan yang ada di Kabupaten Nunukan,” Harap Bupati Nunukan. (Pubdokdprdnnk/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *