Rumah Ketua RT Memprihatinkan, Dua Kali Ditolak Karena Terbentur Persyaratan

Hamsir Hitari saat menunjukkan kondisi rumahnya. (Foto:ist).
Print Friendly, PDF & Email

NUNUKAN.Pembawakabar.com- Sungguh memprihatinlan nasib Hamsir Hitari (41)  yang tinggal sebatang kara di rumah berukuran 2×7  di Rt 15 di Desa Binusan Dalam, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.

Sungguh memprihatinkan sebagai peran ujung tombak Pemerintah, Hamsir Hitari harus tinggal di rumah yang berdinding seng dan terpal.

Bacaan Lainnya

Pria yang merupakan ketua Rt sejak tahun 2017 ini, telah dua kali mengusulkan bantuan rumah ke Dinas PUPR, namun ditolak dikarenakan terbentur dengan persyaratan yang diwajibkan harus berkeluarga atau sudah menikah.

Baca Juga:  Polres Musnahkan Sabu 48 Kilogram Bernilai Puluhan Miliar

“Saya sudah usulkan dua kali agar dapat bantuan rumah pada tahun 2020 dan  tahun ini, tapi tidak bisa karena belum berkeluarga karena hanya yang bekerluarga yang diberikan,” ujar Hamsir Hitari saat dihubungi Pembawakabar.com, Selasa (12/10).

Hamsir menuturkan jika dirinya diberikan solusi dengan mengunakan Kartu Keluarga milik orang lain, namun dia menolak dikarenakan takut ada permasalahan.

Baca Juga:  Reuni Alumni Ke-37, Alumni 2001 Smp Sebatik Utara Raih Juara Satu di Ajang Volly Ball

“Saya ditawarin untuk mengunakan Kartu keluarga orang, namun saya tidak mau mengunakan sistem seperti itu, saya takut anti kedepannya ada permasalahan,” ujarnya.

Dia berharap Pemerintah memberikan keringanan untuk memberikan bantuan, terkait dengan persyaratan yang ada, bahkan selama ini. Hamsir belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, hanya bantuan tangki dari Pemerintah Desa.

“Bantuan hanya tangki dari Pemerintah desa, harapan saya pemerintah daerah dapat membantu tanpa syarat,” harapnya.

Sementara, Pj Kepala Desa Binusan Dalam Asriansyah menerangkan, rumah pak Hamsir itu sudah kita usulkan, namun terbentur persyaratan karena belum menikah (Bujang).

Baca Juga:  Soal Nunukan Fashion Week, Kapolres Nunukan: Kami akan Kaji Konsep Kegiatan dan Berkordinasi

“Dinas PUPR maunya peserta penerima bantuan itu harus yang berkeluarga, kita juga sudah sampaikan ke Dinas PUPR pada tahun 2019 sampai 2021 ini meminta solusi. Dari dinas terkait membeirkan solusi mengunakan kartu keluarga orang lain yang sudah menikah namun tidak ada juga,” ujarnya.

“Kita juga tidak bisa memaksakan, namun kita prihatin dengan kondisi rumahnya itu sangat berbahaya karena di tempatnya itu lembab ditakutkan masuk ular,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.