Wabup Hanafiah Sampaikan Gambaran Umum Kabupaten Nunukan Pada FGD Bilateral Indonesia-Prancis

Print Friendly, PDF & Email

DENPASAR -Kabupaten Nunukan terpilih bersama 10 Kabupaten dan Kota dari seluruh Indonesia mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Bilateral Indonesia – Prancis yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang digelar di Hilton Bali Resort selama 2 hari, 12 – 13 Mei 2022.

Wakil Bupati (Wabup) Nunukan H. Hanafiah, SE.,M.Si mewakili Kabupaten untuk hadir dalam kegiatan tersebut yang bertema “Membangun Ketahanan Maritim Indonesia di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Terluar.”

Bacaan Lainnya
Baca Juga:  Ditargetkan Kaltara Bebas Blank Spot, 262 Site BTS akan Dibangun di Daerah 3T

Pada kesempatan diskusinya, Wabup Hanafiah menyampaikan diskusi dan sharingnya tentang perkembangan perikanan dan rencana pembangunan industri perikanan di Kabupaten Nunukan.

Secara garis besar, Hanafiah yang hadir sebagai partisipan menyampaikan kepada audien dan narasumber tentang lima hal, yaitu gambaran umum kabupaten Nunukan, potensi perikanan, permasalahan dan isu strategis pengembangan perikanan, komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan perikanan, serta permasalahan lintas sektor dalam pengembangan perikanan.

Baca Juga:  MTQ ke VII, Harap Lahir Generasi Cinta Al’Quran

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam surat undangannya yang ditandatangani Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Bidang Maritim dan Energi menyampaikan, ketahanan maritim Indonesia erat kaitannya dengan tata kelola maritim dengan berbagai dimensi fisik, ekologi, sistem pendukung, dan manusia di wilayah pesisir dan pulau pulau terluar. Oleh karena itu, pembangunan maritim Indonesia tidak hanya akan dicapai secara konkret di sektor kelautan dan pesisir, tetapi perlu upaya terintegrasi dari berbagai pemangku kepentingan di sektor maritim.

Terkait diskusi bersama Prancis, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi berpendapat bahwa Prancis memiliki pengalaman dalam mengelola pulau – pulau dan wilayah pesisir yang relatif kecil di wilayah Pasifik Selatan, salah satunya France Polynesia, pemanfaatan sumber daya dari pulau pulau terpencil di pasifik selatan dimanfaatkan dengan pengembangan pariwisata dengan dukungan dan akses yang memadai (terdapat bandara di masing masing gugusan pulau) serta dukungan lainnya. Oleh sebab itu Prancis dipandang dapat membagi pengetahuan terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau terpencil.

Baca Juga:  Temui Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Bupati Laura Kordinasi Soal Sakip dan RB

Selain 10 Kabupaten dan Kota serta 1 pemerintah Provinsi, tampak hadir dari berbagai kementerian terkait, NGO dan Akademisi. (Prokompim/red)

Tinggalkan Balasan