NUNUKAN, Pembawakabar.com– Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Nunukan menyoroti penyusutan ruang fiskal daerah dalam Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah diminta memperketat efisiensi dan memprioritaskan anggaran untuk pelayanan dasar serta pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPRD Kabupaten Nunukan, Rabu (17/9/2026). Pandangan Fraksi Nasdem dibacakan Sekretaris Fraksi Nasdem, H. Firman Andi Latif, di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Nunukan, TNI-Polri, serta insan pers.
Dalam pandangannya, Fraksi Nasdem mencatat pendapatan daerah dalam RAPBD Perubahan 2026 mengalami penurunan sebesar Rp61,13 miliar dari rencana awal Rp1,83 triliun.
Penurunan tersebut meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp48,40 miliar, pendapatan transfer Rp11,36 miliar, serta pendapatan sah lainnya sebesar Rp1,37 miliar.
Sementara itu, total belanja daerah turun sebesar Rp77,18 miliar. Kondisi tersebut terjadi di tengah peningkatan belanja operasi sebesar Rp61,14 miliar dan penurunan belanja modal sebesar Rp93,86 miliar.
Fraksi Nasdem menilai kondisi tersebut mempersempit ruang fiskal daerah. Karena itu, proyeksi pendapatan diminta disusun secara realistis berdasarkan realisasi semester I 2026.
Efisiensi juga dinilai perlu diperkuat melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat luar daerah, kegiatan seremonial, serta program yang dinilai kurang produktif.
Di sisi lain, pemerintah daerah diminta mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, drainase, pipanisasi, jaringan listrik, embung, serta infrastruktur dasar lainnya.
Pengawasan terhadap kualitas pekerjaan juga perlu diperkuat, mengingat waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas.
Selain infrastruktur, Fraksi Nasdem menekankan pentingnya perlindungan terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial.
Dalam sektor pendidikan, perhatian diarahkan pada peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah, pemerataan tenaga pendidik, penguatan literasi dan numerasi, penerapan Pembelajaran Mendalam serta Koding dan Kecerdasan Artifisial, hingga pemerataan akses internet.
“Pembelajaran Mendalam serta Koding dan Kecerdasan Artifisial, hingga pemerataan akses internet menjadi perhatian,” jelasnya.
Fraksi Nasdem juga meminta sejumlah kebutuhan infrastruktur di Nunukan Selatan, Lumbis Pansiangan, Sebatik Barat, dan wilayah lainnya menjadi prioritas. Kebutuhan tersebut meliputi perbaikan sekolah, jalan, jembatan, serta jaringan air bersih.
Fraksi Nasdem menegaskan, perubahan APBD harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan pelayanan dasar, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat. (halodokdprdnnk)
